22 Apr
  • By Admin Pusat
  • Cause in

Zakat, Infak, dan Sedekah Sebagai Jaring Pengaman Sosial

“Saya ingat betul bagaimana saya terperangkap dalam badan saya karena tidak bisa ikut merasakan sakit yang sesungguhnya dirasakan oleh ayah saya, saya berhenti pada rasa ikut merasakan belaka. inilah yang dinamakan empati, namun bukan rasa otentik yang dirasakan ayah saya.”

– Darmanto Jatman –

Setiap manusia dibekali kemampuan untuk memahami dan memaknai pengalaman subjektif sadar mengenai emosi, atau dalam bahasa psikologi disebut perasaan. Dalam kehidupan sosial, setiap manusia selalu bersinggungan dengan fenomena-fenomena intra maupun intersosial yang mempengaruhi pengalaman subjektif seseorang dalam memaknai dan memahami suatu peristiwa. Fenomena menjadi faktor deteriminan yang membentuk kepekaan perasaan (atau yang biasa dikenal dengan sebutan empati) dari seorang manusia. Melalui empati, seseorang dapat meletakan dirinya dalam posisi orang lain sehingga dapat memahami apa yang orang lain rasakan melalui sudut pandangnya, hanyut dalam pemahaman tersebut dan dapat memberikan feedback kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan psikis orang lain (Ioannidou dan Konstantikaki, 2008). Pranata tersebut turut membentuk kedewasaan seorang manusia dalam bertindak dan mengambil keputusan saat bersosialisasi dengan orang lain, dengan mengedepankan prinsip – prinsip kemanusiaan. Jean-paul Sartre secara tersirat menjelaskan mekanisme kerja dari kemampuan empati ini dalam naskah drama yang berjudul No Exit pada tahun 1944, dalam drama tersebut dipaparkan sebuah kecenderungan dasar dari manusia secara psikis saat berinteraksi dengan manusia lainnya. Dimana dalam interaksi tersebut secara sadar maupun tidak sadar dalam mindset kita pasti akan didominasi oleh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang kemudian dalam paradigma psikologi positif banyak dirujuk sebagai landasan lahirnya kemampuan berempati dari seorang manusia. Kecenderungan ini kemudian dianalogikan oleh Sartre secara sarkas dalam sebuah perumpamaan Hell is other people (Orang lain adalah neraka) (Sartre [terj], 2000).

Empati telah menjadi kekuatan moral terpenting dalam peradaban manusia. Bila merunut paparan panjang sejarah kelam tentang kemanusiaan, empatilah menjadi obat dari berbagai kekejian yang pernah dilakukan oleh manusia. Empati adalah faktor penting dalam perjuangan umat manusia menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial (Krznaric, 2015). Selain itu, empati juga merupakan pangkal dari berkembangnya kepedulian sosial. Pendapat ini diutarakan oleh Alfred Adler (1927) seorang psikiater dan pemikir besar dalam ilmu psikologi. Alder mendefinisikan kepedulian sosial sebagai perasaan keterhubungan (connectedness) dan kemauan (willingness) manusia untuk mengembangkan diri secara penuh dan berkontribusi pada kesejahteraan orang lain, atau dalam term yang lebih sederhana disebut sebagai ketertarikan untuk membantu sesama “In term of Helping Behavior” (Hoover, 1983).

Di Indonesia sendiri hingga hari ini, banyak lahir gerakan-gerakan kemanusiaan yang berpangkal pada kekuatan empati sebagai bentuk respon permasalah-permasalahan sosial yang terjadi. Gerakan-gerakan tersebut hadir sebagai otokritik dari keterbatasan negara/pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya sehingga sering diasumsikan absence. Dalam banyak kasus (disekitar kita, bila kita jeli melihatnya) gerakan-gerakan kemanusiaan tersebut bahkan telah mampu menyediakan pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat secara mandiri. Sisi kemandirian untuk mengatur dan menjalankan semua fungsi yang diperlukan masyarakat inilah yang menjadi otokritik tidak langsung terhadap kapasitas negara/pemerintah. Salah satu contoh kasus yang dapat kami potret adalah gerakan-gerakan kemanusiaan yang dilakukan oleh kantong-kantong ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) di beberapa kota besar di Indonesia.

Sebagai negara dengan jumlah populasi umat muslim terbesar di dunia, atau setidaknya ada sekitar 13% populasi muslim dunia berada di Indonesia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa agama (religion) di Indonesia menjadi salah satu modal sosial sangat berpengaruh dalam ruang lingkup interaksi sosial masyarakat Indonesia. Ikhwal ini terkonfirmasi dengan realitas bahwa gerakan-gerakan kemanusiaan yang menandaskan dirinya pada zakat, infaq, dan sedekah dapat menjadi solusi penanggulangan kemiskinan yang aplikatif di Indonesia (Agustin,____). Islam sendiri mewajibkan umatnya untuk mendermakan harta yang dimilikinya kepada yang membutuhkan. Konsep berderma ini bahkan diatur dalam Qur’an (Surat At Taubah: 103; Ar Rum: 39; Ali Imran: 134 dan Al Baqarah: 215) dengan menerapkan zakat sebagai kewajiban derma yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Secara terang-terangan islam mengajarkan umatnya untuk berempati kepada sesama manusia. Islam telah mengatur hingga ke bentuk yang paling teknis jaring pengaman sosialnya melalui zakat, infaq dan sedekah, bahkan sangat terbuka dengan inovasi. Beberapa institusi ZIS di Indonesia mulai gencar melakukan inovasi gerakan ZIS mulai dari kampanye penggalangan dana hingga pelaporan akuntabilitasnya dengan memanfaatkan pranata-pranata dunia maya.

Berikut merupakan peringkat lima lembaga kemanusiaan di Indonesia yang paling sering muncul dalam interaksi di media sosial sepanjang januari 2017 ini. Dari kelima lembaga kemanusiaan tersebut empat diantaranya yaitu Rumah Zakat, Aksi Cepat Tanggap, Dompet Dhuafa dan Sedekah Rombongan merupakan lembaga-lembaga kemanusiaan yang bertumpu pada konsep zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen jaring pengaman sosialnya. Komunitas-komunitas ZIS ini adalah bentuk nyata dari kekuatan empati yang terorganisir sebagai “obat mujarab” untuk mengatasi persoalan sosial. Mereka adalah anak kandung demokrasi, dalam terminologi civil society mereka merupakan representasi dari masyarakat itu sendiri. Merujuk dari paparan data diatas dapat kita ketahui bagaimana komunitas-komunitas zakat, infaq, sedekah ini melaksanakan peranan sebagai self-governing community atau komunitas yang mampu mengelola dirinya sendiri dan memiliki legitimasi untuk mengisi kekosongan negara dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya untuk menyediakan pelayanan publik secara mandiri.

Salah satu persoalan klasik yang hingga hari ini belum terselesaikan di Indonesia adalah persoalan kesenjangan sosial. Rilis berita resmi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) juli 2016 menyebutkan  bahwa hingga bulan maret 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta orang atau 10,86 persen dari jumlah penduduk indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan. Dan, kelompok PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) menjadi kelompok paling rentan terhadap persoalan kesenjangan sosial ini. Di Provinsi D.I. Yogyakarta saja, pada tahun 2015 masih terdapat 361.108 fakir miskin, dan jumlah tersebut merupakan jumlah PMKS tertinggi bila dibandingkan dengan jenis PMKS lainnya di tahun 2015. Disinyalir angkat tersebut akan terus meningkat sinergis dengan peningkatan jumlah penduduk dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Berikut adalah kompilasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2015.

No Jenis PMKS Jumlah
1 Anak Terlantar 20.089 Orang
2 Anak Jalanan 219 Orang
3 Balita Terlantar 1.978 Orang
4 Gelandangan/Pengemis 252 Orang
5 Tuna Susila 47 Orang
6 Kelompok Minoritas 1.221 Orang
7 Korban NAPZA 1.451 Orang
8 Eks Napi 4.744 Orang
9 Korban Kekerasan 3.153 Orang
10 Wanita Rawan Sosial 12.689 Orang
11 Fakir Miskin 361.108 Orang
12 Penyakit Kronis 1.373 Orang
13 Tuna Netra 2.758 Orang
14 Tuli 2.629 Orang
15 Cacat Tubuh 7.895 Orang
16 Cacat Mental 7.403 Orang
17 Cacat Ganda 1.297 Orang
Total 430.306 Orang

Permasalahan PMKS di DIY saja (sebagai gambaran) merupakan refleksi dari realita sosial yang terjadi di kota istemawa ini, bahwa kesenjangan sosial di DIY yang masih sangat timpang. Dibutuhkan usaha penanggulangan yang sistematis dan menyeluruh untuk mengatasi permasalahan ketimpangan ini. Tanggungjawab ini tidak terlaksana bila hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Oleh karena itu kita (umat islam) sebagai penduduk dengan populasi mayoritas di Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Dan zakat, infak dan sedekah merupakan sebuah instrumen jaring pengaman sosial yang memiliki berpotensi mengatasi permasalahan kesenjangan sosial tersebut. [BP]

Admin Pusat